Beberapa hari ini, lagi-lagi, media kita dipenuhi keributan tentang koalisi pemerintah dan PSSI. Bak sebuah drama, romantika sentil-menyentil hingga tusuk-menusuk ditampilkan. Beberapa orang pasti sudah merasa jenuh dengan ‘sinetron’ yang rasanya makin konyol ini. Makin banyak pihak mempertanyakan seberapa sebenarnya integritas para pemimpin kita, sehingga urusan-urusan begini tak kunjung selesai.
Bagi saya, ini bukan cuma soal integritas pemimpin. Ini soal integritas organisasi.
Koalisi dan asosiasi
Koalisi, pada dasarnya adalah bentuk kerjasama atau kolaborasi. Sebuah koalisi dibentuk oleh pihak-pihak yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, yang kebetulan memiliki titik temu yang sama pada periode tertentu. Beberapa minggu belakangan ini kita menyaksikan koalisi ekstra dinamis ala Indonesia. Dari isu ke isu, dari bulan ke bulan, dan dari kasus ke kasus, titik temu antara mitra koalisa selalu berubah. Maka terjadilah sebuah pagelaran yang membingungkan publik, tentang apa sesungguhnya hakikat koalisi dalam politik di negara kita.
PSSI, adalah sebuah persatuan atau asosiasi. Angotanya memiliki kesamaan di banyak hal, dan sudah selayaknya berkumpul di bawah satu payung. Berbeda dengan koalisi yang kesamaannya sangat tergantung pada agendanya, anggota sebuah asosiasi biasanya memiliki agenda besar yang sama. Dalam kasus ini, agenda besar itu adalah memajukan persepakbolaan Indonesia, baik dari sisi domestik maupun di tingkat operasional. Oleh sebab itu, PSSI sering disebut induk organisasi, dimana semua klub sepakbola berlindung di dalamnya dalam rangka mewujudkan agenda besar itu.
Namun yang kita saksikan beberapa minggu belakangan adalah tidak demikian. Terlepas dari perdebatan soal statuta PSSI dan beagam penafsirannya, tampak jelas bahwa PSSI dan anggotanya tidak berada dalam satu payung; baik itu payung visi, agenda maupun hubungan emosional.
Relasi organisasional
Koalisi dan asosiasi, adalah bentuk-bentuk relasi organisasional. Apa yang terjadi pada koalisi pemerintahan serta asosiasi persepakbolaan di negara kita, kita melihat absennya kerangka yang jelas dalam relasi organisasional yang ada. Para anggota koalisi benar-benar tenggelam dalam proses transaksional terus-menerus yang luar biasa dinamis. Saking dinamisnya, kita semua yang menjadi penonton jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya arah koalisi ini?
Mungkin saja mereka punya agenda besar, tapi yang jelas, agenda besar itu tidak terlihat bagi kebanyakan stakeholder-nya. Publik, sebagai stakeholder utama koalisi pemerintahan, justru mendapat konfirmasi bahwa koalisi pemerintahan kita tidak punya agenda dan tidak punya arah dalam membawa negeri ini ke depan. alau semua hanya bermain dengan agenda sendiri-sendiri, tanpa ada kerangka kerja bersama yang jelas sekurang-kurangnya dalam satu periode tertentu; ya sudah, sama saja tidak ada koalisi.
Yang terjadi di PSSI juga sama. Kita jadi bertanya-tanya, apa PSSI itu asosiasi? Kok semua bisa menginterpretasikan pengembangan sepakbola menjadi seruwet partai politik? Bayangan saya, sebagai sebuah organisasi induk olahraga, maka organisasi harus jelas berfokus pada usaha mengumpulkan sumberdaya sebanyak mungkin bagi pengembangan seakbola nasional. Itu artinya bahwa PSSI harus bisa merangkul semua pihak dalam persepakbolaan Indonesia, menjaring sebanyak mungkin potensi bagi pemain nasional dan internasional bagi Indonesia dan mengumpulkan semua pecinta sepakbola dari beragam latar belakang agar bisa menggelorakan persepakbolaan ke depan. Singkat kata, yang namanya asosiasi itu yang mengumpulkan, bukan membikin perpecahan.
Integritas organisasi, dimanakah kamu?
Sebagai praktisi pengembangan organisasi, saya tidak mau berkomentar banyak soal keruwetan argumentasi politik koalisi, ataupun perdebatan hukum atas statuta PSSI. Tapi, saya yakin bahwa hukum, peraturan, kontrak integritas, statuta dan apapun instrumen yang ada dalam sebuah relasi organisasi; itu semua berguna ketika bisa mendukung tujuan besar dari relasi organisasi tersebut. Apabila kontrak koalisi ternyata tidak ada gunanya dalam menjaga kerangka koalisi, maka koalisi itu sama juga bohong. Ketika statuta asosiasi menjadi sumber keributan dan perpecahan dari sebuah asosiasi, maka asosiasi itu sendiri merupakan sebuah kebohongan.
Integritas, pada dasarnya, adalah kesatuan dan keutuhan diri. Ini meliputi satunya semua keragaman kepentingan di dalam satu kesatuan visi organisasi. Satunya kebijakan dan tindakan. Satunya hukum dan penegakan. Dan tak kalah penting, satunya hati dalam ketidakpastian.
Beberapa waktu yang lalu para tokoh agama mengangkat soal kebohongan. Saya tidak tahu sejauh mana kebohongan yang mereka maksudkan dapat teridentifikasi secara jelas. Tapi pada kasus koalisi pemerintahan dan PSSI, sudah jelas bahwa yang teradi itu semua kebohongan. Apa gunanya koalisi apabila pemerintah tidak makin jelas. Apa gunanya kepengurusan PSSI apabila menyebabkan perpecahan dalam persepakbolaan negeri ini. Inilah contoh tiadanya integritas organisasi.
Saya justru khawatir, jangan-jangan ini tidak hanya terjadi dalam koalisi pemerintahan dan PSSI. Jangan-jangan, kebanyakan organisasi dan tata kelola di negeri ini sudah mengalami kerapuhan integritas yang sangat parah.
Artikel serupa dengan versi sedikit lebih pendek sudah saya unggal di laman Kompasiana saya dengan judul Koalisi, PSSi dan Kebohongan (http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/03/01/koalisi-pssi-dan-kebohongan/)
the Change Strategist 
Yah ini sebenarnya kita lama betapa wakil dan pemimpin bangsa kita tidak mampu melihat esensi dari masalah… dan terjebak pada permukaan semata, termasuk permukaan dalam bentuk kebebalan, sikap kekanak-kanakan, maupun ketiadaan prinsip yang menyangga integritas… lelah sebenarnya melihat berita-berita semacam ini.. fiuh…
Hehehehe…..saya mencium bau pesimisme atas integritas sosial negeri ini dari kawanku yang seorang filsuf muda yang inovatif 🙂
hehehe… terkadang pesimisme itu bagaikan momen istirahat untuk nanti kembali menerobos lagi… hehehehe
Hehehe…..setuju! Hidup itu dinamis, ada saatnya gelap akan mengantar pada terang 😉
Leadership adalah permasalahan yang sebenarnya tidak begitu kompleks, tetapi bisa jadi sangat kompleks, terutama jika sudah ada intervensi dan relationship dengan politik, khususnya “MONEY”. PSSI sebagai organisasi yang telah lama exist di Indonesia memang adalah contoh organisasi yang “sulit” untuk belajar dari pengalaman.
Mengapa jadi Sulit?
Jajaran Top Level Management disuatu organisasi adalah “PILOT” Organisasi. Mereka yang menentukan policies, procedure, dan memanage business operation, dengan tujuan meningkatkan kualitas organisasi hingga ketahap sustain.
Kembali ke konsep leadership, syarat pertama dari leadership yang baik adalah adanya integrity, yang dalam hal ini saya terjemahkan sebagai kesatuan dari pikiran, hati, ucapan, dan tindakan dari seorang leader yang dilandasi “watak yang terpuji” dan “kemampuan memimpin yang baik”.
Sulitnya jadi leader di organisasi seperti PSSI adalah landasannya. Saya yakin, PSSI pada dasarnya pasti memiliki Jaajaran Top Level Management yang baik, tetapi permasalahan watak pemimpin yang masih rapuh dan kemampuan para BOSS PSSI dalam hal kolaborasi yang masih minim adalah kunci permasalahan, terutama jika sudah menyangkut politik yang berujung pada kepentingan pribadi.
Koalisi
Mengapa terjadi koalisi PSSI dan pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan coba untuk identifikasi dasar permasalahannya sbb:
1. Adanya intervensi politik berorientasi kepentingan pribadi.
2. Koalisi dengan pemerintah dipakai untuk “Tameng kekuasaan” para petinggi PSSI, sementara “tameng” tersebut tidak gratis. ini yang merusak kinerja PSSI, karena Setiap BOSS PSSI punya “tameng” masing-masing, dengan “License” yang beda-beda, otomatis tiap BOSS PSSI tidak mungkin berkolaborasi kecuali jika sealiran. Ibarat Proses seleksi alam, yang terjadi adalah predasi di tubuh PSSI.
3. Simbiosis Mutualime antara BOSS PSSI dan “Tamengnya”, tetapi Parasitisme bagi organisasinya.
Solusi
Solusi permasalahan ini cuma satu, yaitu “KESADARAN” dari para BOSS PSSI untuk tetap menjaga “PIKIRAN YANG JERNIH” dan “HATI YANG BERSIH”, disertai dengan “KEBERANIAN & NIAT UNTUK MENJAGA UCAPAN dan TINDAKAN berlandaskan KEBENARAN dan SPORTIVITAS yang tinggi”. Ibarat pesawat, kalau pilot dan teamnya benar dalam menjalankan segala prosedur pesawat tersebut bisa take off sampai dengan landing dengan selamat. Kalau ada yang “Nyeleneh”, ya pasti “WASALLAM” dan “BUBAR JALAN”.
Menambahkan reply di atas, saya rasa PSSI juga perlu mengubah Work Culture nya melalui proses transformasi secara sistemik dan melepaskan koalisi dengan pemerintah agar memperoleh independencies pengelolaan dan pengembangan organisasi samapai ke tahap sustain
Sepakat Glenn. Tantangan intinya adalah membangunkan kesadaran itu 🙂
Pada konstalasi sosidak iologi, inilah kondisi anomie yang membuat segala sesuatu menjadi jelas, yang benar seolah salah yang salah seolah benar, semuanya menjadi abu-abu, tumpang tindih antara kebenaran dan kepentingan, kekuasaan dan keperkasaan, akitbatnya masyarakat dipertontonkan pada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, tetapi terjadi, parahnya ini menjadi sosialisasi tindakan pada masyarakat, bisa dibayangkan kalau dimasa depan akan terjadi lagi kasus serupa dengan penanganan yang lebih parah lagi, inilah nasib bangsa yang tertindas secara intelektualitas
Wah pak Deddy ikut komen. Makin seru aja neh. Yap anomie memang yang kita alami sekarang ini. Namun anomie bisa dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk membuat perubahan radikal. Anomie sebagai kesempatan dan bukan sebagai kutukan.
Betul sekali, titik bawah adalah titik lontar. Ketika di dasar sumur, maka yang terlihat adalah mulut sumur di atas. Namun, lompatan ini perlu upaya dan perencanaan yang jelas, sehingga bisa terjadi lompatan balik, bukan malah terjerembab dalam keputusasaan 🙂
Omong-omong, kawanku si filusuf muda yang inovatif sudah kembali ke dalam optimisme hehehehe 😉
Betul sekali, ke-salahkaprah-an yang dibentuk melalui pendidikan (baik secara didaktis formal maupun secara sosial institutional). Saya rasa framework berpikir bangsa ini harus dimakanai ulang scara mendasar. Masalah kita bukan pada apa yang dimaknai, tapi bagaimana cara memaknai.
Saya baru saja diskusi soal Teori Kritis Frankfurt di kelas dengan mahasiswa. Kita sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa proses demitologisasi (menelanjangi mitos) di berbagai bidang harus terus dilakukan. Proses tersebut harus dianggap sebagai pemurnian dimensi-dimensi kehidupan manusia, yang mendorong terciptanya pemaknaan ulang atas segala sesuatu yang ada. Setelah makna baru tercipta, lalu orang harus mulai bersiap untuk melakukan demitologisasi, purifikasi, dan redefinisi, begitu seterusnya.
Betul, pemikiran kritis dalam arti telaah kritis, bukan kritik sana-sini sembarangan, adalah tahap pertama dari upaya menciptakan budaya intelektualitas baru. Dalam proses inilah, kita bisa berharap akan adanya sustainability dan continuous improvement.
Jadi optimis karena abis diskusi soal Teori Kritis Frankfurt dan aplikasinya dalam kehidupan di kelas tadi. Serasa seperti di charge lagi… hehehehe
Itulah indahnya kalau kita punya komunitas reflektif yang sungguhan 🙂
ya dapat dari APBD 7 milyar pssi nya dan lain2
namanya juga manusia 🙂
ehm integritas di satu sisi
dan di sisi lain lebih banyak yang memilih lainnya
maaf ya sederhana banget hehehe
organisasi kumpulan tujuan tapi kan ujung2 nya :p
yang sangatho parah –> di akhir tulisan salah, Pak
Aku pikir justru mengkontraskan integritas di satu sisi dan duit di sisi lain inilah yang bikin Indonesia rusak, Jo. Negara-negara maju itu duit luar biasa, tapi integritas masih ada. Kenapa? Ya karena organisasi yang sadar tentu tahu bahwa untuk mendapat duit secara sustainable ya perlu integritas.
Kalau saya sih sederhana saja, orang Indonesia harus jujur. Jujur bagaimana? Ya jujur mengakui, masih ingin ada atau tidak di masa depan. Yang dilakukan sekarang kan semua ngomong ujung-ujungnya duit, dan demi duit, mereka menghancurkan sumber duitnya 🙂 Ini kan seperti saking serakahnya pada telur emas, angsa yang bertelur emas pun dibelah. Akhirnya, angsanya mati, dan tidak ada lagi telur emas di masa depan.
Soal salah ketik, sudah kuedit 🙂 Thanks.