Rekrutmen kita bermasalah!

Belakangan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicaraan menarik di media massa. Kegelisahan Risma yang berpikir untuk mengundurkan diri tampaknya lagi menjadi drama populer yang menyeret perhatian dan perasaan masyarakat. Ada beberapa sudut pandang yang digunakan para komentator tentang sebab musabab ‘kegalauan’ Risma. Maklum ini tahun politik, jadi tentu aroma politik menjadi salah satu bumbu bahasan yang menarik tentang kisah Ibu Walikota yang satu ini.

Saya disini juga ingin menawarkan bumbu sendiri dalam mengulik kronik Walikota yang luar biasa ini. Risma saat ini tampaknya galau karena entah wakil walikota atau proses terpilihnya si wakil walikota ini tak pas di hatinya. OK, ini biasa saja dalam organisasi. Acap kali kita harus bekerja dengan orang yang sebenarnya kita tidak sreg.

Dalam soal milih-memilih orang inilah saya ingin turut berpendapat. Risma dipilah melalui rekrutmen besar bernama Pilkada. Wakil walikotanya dipilih melalui pergantian di DPRD, karena wakil walikota sebelumnya mengundurkan diri. Ini juga sebuah proses rekrutmen yang cukup besar pula, walau tak sebesar Pilkada.

Secara proses formal, kan ini tidak ada yang salah. Tapi kenapa Ibu Walikota yang satu ini sempat mempermasalahkan prosesnya? Kan secara prosedur sudah benar?

Memang benar sudah benar secara prosedur. Tapi kasus Risma ini unik, kalau kita perhatikan prosesnya. Menurut saya, perjalanan Risma dipenuhi hal-hal yang sebenarnya harus membuat kita bertanya apakah kita ini masyarakat yang waras.

Saat terpilih menjadi walikota, Risma terpilih melalui proses pemilihan yang menarik karena dia memang pilihan rakyat Surabaya. Dia yang bukan politisi melainkan pelayan publik yang sangat berdedikasi dan profesional dalam bekerja, membuatnya mendapat tempat di hati rakyat. Saking kuatnya daya tariknya, motivasi wakil walikotanya, Bambang D.H., yang banyak dipertanyakan, tidak menjadi masalah. Tentu sebagian orang masih ingat bahwa Bambang yang adalah walikota sebelumnya, yang tidak lagi bisa menjadi walikota karena sudah dua periode, lalu berusaha menjadi wakil walikota, mengundang tanda tanya banyak orang hehe….

Walau secara proses rekrutmen benar, ada yang terasa mengganjal. Yang mengganjal adalah soal nilai-nilai yang diperagakan disitu. Memang secara prosedur tidak ada yang dilanggar. Tapi sebagian kalangan melihat mantan walikota dua periode maju lagi sebagai calon walikota terkesan tak sesuai dengan nilai kepantasan. Begitu kira-kira.

Singkat kata, saat terpilih, Risma adalah penarik suara (vote getter) yang didampingi oleh wakil walikota yang motifnya dipertanyakan sebagian kalangan.

Lalu babak berikutnya dari kisah Risma yang terkenal adalah upaya pemakzulan (impeachment) terhadap walikota pilihan rakyat ini. Ini membuat banyak orang mencium bau busuk, bahwa ada konspirasi mendongkel Risma setelah tugas dia menjadi vote-getter selesai. Tentu yang curiga adalah mereka yang melihat kenyataan bahwa tokoh partai yang mengusung Risma turut mendukung upaya impeachment ini. Ditambah lagi, apabila Risma berhasil di-impeach, maka sang wakil walikota yang sebelumnya adalah walikota dua periode, akan menjabat sebagai wali kota lagi.

Sekali lagi, disini semua sesuai prosedur. Tapi meng-impeach seseorang itu sama dengan mem-PHK. Mengapa seorang berkinerja bagus dan dipilih melalui prosedur yang benar, di-PHK? Memang logika yang dicari-cari untuk membenarkan ada, dan akan selalu ada. Tapi secara mendasar, memecat orang yang direkrut dan diseleksi dengan benar, bahkan berkinerja baik, adalah sangat tidak sejalan dengan nilai meritokrasi.

Tidak aneh apabila banyak yang tidak suka drama yang tidak lucu dan kasar ini, dan akhirnya impeachment itu pun gagal.

Nah sekarang, tokoh partai yang banyak dikatakan sebagai motor dari upaya impeachment yang gagal itu, terpilih menjadi wakil walikota. Maka drama tentang Risma yang tampaknya tidak pernah diperbolehkan tenang di posisinya itu berlanjut.

Nah, kisah Risma ini membuat saya melihat betapa masyarakat kita ini sungguh belum bisa memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Bagaimana bisa kita punya sedemikian banyak politisi yang memimpin partai, dimana keahlian orang-orang ini adalah menghambat hal yang bagus dan mengabaikan hal yang buruk? Saya tidak mau berpanjang lebar tentang betapa memprihatinkan kualitas SDM partai politik negeri ini. Media massa telah mengangkat kondisi yang sangat kasat mata ini.

Yang sangat aneh sekali adalah kita sebenarnya punya banyak SDM bagus dan kita juga bisa memilih mereka. Lihat saja Jokowi, Rustriningsih, Risma dan banyak kepala daerah lain. Kita juga punya banyak pejabat publik yang profesional yang terbukti bekerja dengan baik. Di dalam partai pun, kita melihat orang-orang yang bagus, meskipun tidak sebanyak yang jelek kinerjanya.

Kalau dikatakan kita ini tidak bisa memilih the right person in the right place on the right time, terpilihnya orang-orang berkinerja bagus ini bukti kita bisa. Tapi kalau kita memang bisa, lah kok kita ya masih rutin memilih orang-orang yang perlu dipertanyakan kualitasnya?

Kalau memang ada rekrutmen yang beres, ada satu perbedaan yang yang harus ada yaitu terpilihnya orang yang sangat pas dan memiliki probabilitas tinggi untuk berkinerja bagus. Kalau memilih walikota, ya seharusnya hasilnya walikota yang hasil kerjanya nyata-nyata bagus. Kalau memilih wakil rakyat, ya hasilnya wakil rakyat yang memastikan hasil kerja eksekutif bagus.

Tapi tampaknya kronik Risma ini tidak demikian adanya.

Jangan-jangan… terpilihnya orang-orang bagus macam Risma dan Jokowi bukan karena kita bisa memilih, tapi mereka kebetulan saja terpilih. Jangan-jangan… semua proses rekrutmen kita yang keren-keren itu aslinya cuma macan ompong, yang terkadang secara kebetulan memperoleh kandidiat yang memang bagus. Tapi seringkali banyak bobolnya.

Jangan-jangan…… semua orang yang menyebut dirinya paham rekrutmen, apalagi recruiter profesional, perlu sama-sama berefleksi. Itu termasuk saya…..dan mungkin sebagian dari anda!